Pada hari Selasa Tanggal 08 Maret 2016 Pukul 08.30 WIB Pengadilan Negeri Metro Mengadakan Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2015. Dibahas mengenai beberapa hal ketentuan umum dan khusus dari Perma tersebut, serta beberapa pasal yang nantinya dapat menjadi kendala atau persoalan teknis yudisial dalam mengaplikasikan/menerapkan Perma No. 1 Tahun 2015. Beberapa yang menjadi pemikiran serta analisis hukumnya melalui sosialisasi ini diterangkan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) yang menentukan : Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hokum wajib mengikuti prosedur penyelenggaraan sengketa melalui mediasi. Dengan ketentuan ini timbul permasalahan, bagaimana kalau dari sejak awal kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak ingin/tidak mau menempuh mediasi, apakah Majelis Hakim tetap memaksa para pihak untuk mediasi.
2. Ketentuan pasal 7 ayat (2) yang pada pokoknya menentukan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beretikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan tidak hadir berulang-ulang yang menganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Tidak ada ukuran berapa kali yang dimaksud berulang-ulang tersebut, mestinya ditentukan secara tegas berapa kali, sehingga ada pedoman yang pasti bagi Majelis Hakim untuk menentukan sikap menyatakan salah satu pihak atau kedua belah pihak dinyatakan tidak beretikad baik. Dalam diskusi disepakati, ketidak hadiran pihak sebanyak dua kali berturut-turut, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan yang bersangkutan tidak beretikad baik.
3. Ketentuan pasal 23 ayat (8) yang pada pokoknya menyatakan dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beretikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa menghukum biaya mediasi. Dalam hal ini timbul permasalahan, siapa yang menanggung biaya mediasi yang sudah dikeluarkan. Dalam diskusi disepakati, yang menanggung biaya mediasi adalah penggugat yang diambil dari POP. Demikian juga ketentuan pasal 8 ayat (3) yang menentukan, apabila tergugat tidak beretikad baik, maka Hakim pemeriksa perkara dalam persidangan wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beretikad baik dan menghukum tergugat membayar biaya mediasi. Dalam hal ini upaya apa yang dapat dilakukan Penggugat apabila tergugat tidak mau membayar biaya mediasi sementara gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Dalam diskusi disepakati, upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan gugatan ganti rugi.
4. Pasal 32 ayata (3) mewajibkan Hakim menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara, apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil. Ketentuan ini telah menutup kesempatan bagi hakim melakukan sidang insidentil untuk penetapan hari sidang berikutnya yang dihadiri kedua belah pihak atau salah satu pihak setelah mendapat laporan dari mediator. Apabila penetapan hari sidang berikutnya dilakukan dalam sidang insidentil, tentu akan mempercepat waktu penyelesaian perkara dan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk juru sita menyampaikan panggilan. Dalam diskusi disepakati, hakim harus melaksanakan sesuai
ketentuan pasal 32 ayat (3) tersebut.
