Dirjen Perbendaharaan Kanwil Lampung Sahat Pangabean didampingi Gubernur Ridho Ficardo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 kepada Kabupaten/Kota se-Lampung dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung dan Vertikal, di Ruang Abung Pemprov Lampung, Kamis 17 Desember 2015.
Sahat menjelaskan bahwa Tahun 2016 Lampung menerima DIPA senilai Rp9,04 Triliun dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Lampung dalam dua tahun terakhir, kata dia, di masa Ridho-Bakhtiar memimpin mengalami kenaikan DIPA yang drastis dari pemerintah pusat. Tercatat, DIPA 2014 untuk Lampung hanya 5,4 Triliun, Kemudian awal pemerintahan Ridho-Bakhtiar naik signifikan pada 2015 menjadi 7,4 Triliun dan menjadi 9,04 Triliun pada 2016 ini.
Dalam sambutan penyerahan DIPA, Gubernur Lampung menjelaskan kekuatan Fiskal Provinsi Lampung meningkat hampir 50 persen.
"Dana APBN yang masuk, ditambah APBD Pemprov dan Kab/Kota dan dana lain bila dijumlah tercatat Kekuatan fiskal total Provisni Lampung pada 2015 sebesar 24,4 triliun (rupiah), dan kini kekuatan total meningkat menjadi 35,4 triliun, peningkatannya hampir 50 persen," paparnya Kamis, 17 Desember 2015.
Atas peningkatan kekuatan fiskal ini Ridho mengharapkan akan dibarengi peningkatan Pembangunan di Provinsi Lampung.
"Peningkatan ini harus diiringi dengan pembangunanya. Jangan sampai uang kita meningkat namun pembangunannya gitu-gitu aja. Jadi pejabat yang berguna dengan tunjukan pelipat gandaan pembangunan, biar ada multiplier effect-nya," tutur Ridho
Menurut Ridho terdapat 5 indikator yang harus menjadi perhatian bupati/walikota sesuai instruksi Presiden, yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pertumbuhan, serta inflasi. “Ini menjadi goals pemerintahan. Tolak ukur kepemimpinan daerah terangkum dalam 5 hal ini,” ujarnya.
Ditambahnya lagi, Presiden juga memerintahkan agar belanja anggaran dan pelaksanannya sudah mulai jalan di Januari, memberi nilai tambah pada belanja anggaran, dan yang paling penting kualitas belanja anggaran serta efisiensi belanja anggaran, juga laporan dan percepatan serapan.
Ia juga mengimbau kepala instansi vertikal agar melobi lebih kuat lagi ke pusat sehingga bisa terus meningkat DIPAnya ditahun yang akan datang dan baru 8 Kabupaten yang menerima Dana Insentif Daerah.
Ridho mengharapkan 7 Kabupaten/Kota lainnya bisa menyusul.
Sebelumnya Ridho telah menerima secara simbolis DIPA Lampung yang diberikan Presiden Jokowi di Istana Negara dibarengi pemberian penghargaan Dana Insentif Daerah (DID) dari Presiden kepada Pemprov Lampung yang saat ini Lampung tercatat sebagai Provinsi nomor satu penyelesaian anggaran tingkat lanjut.
Acara yang sebelumnya diawali dengan menonton Film Kampanye KPK dan penandatanganan Fakta Integritas oleh Forkopimda ini dihadiri seluruh Forkopimda Pemprov Lampung secara lengkap, Bupati/Walikota se Lampung dan segenap Instansi vertikal terkait. (*)