Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Metro
Sebagai hasil dari reformasi pemerintahan, dituntut adanya reformasi birokrasi. Termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung mencanangkan "Cetak Biru" sebagai gagasan yang hendak dituju seperti tertuang dalam visinya untuk tercapainya peradilan yang agung dan modern.
Untuk mencapai hal tersebut maka dalam berbagai kebijakannya Mahkamah Agung menetapkan suatu standar penjaminan mutu pelayanan yang terakreditasi dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur.
Kendala teknis dan non teknis selalu ada dan perlu prosedur penanganan,audit dan evaluasi dari top manajemen dan manajemen representatif untuk meningkatkan standar yang ditentukan.
Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan adalah dengan melakukan analisa resiko sebagai bagian dari manajemen resiko yang harus diperhitungkan untuk menjamin terelenggaranya jaminan mutu pelayanan yang berskesinambungan.
Untuk itulah telah disusun manajemen resiko Pengadilan Negeri Metro Kelas IB pada tautan yang berada di bagian lampiran halaman ini.
Tujuam penyusunan manajemen resiko :
1. Memberikan gambaran profil resiko pada Pengadilan Negeri Metro;
2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman resiko pada tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Metro;
3.Memberikan masukan kepada Pengadilan Negeri dan Pimpinan lainya mengenai penanganan resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Metro
Dokumen